Saturday, March 23, 2019

Politik Uang

with 0 Comment
Dasar Hukum politik uang :

Pasal 73 ayat 3 Undang Undang No. 3 tahun 1999 berbunyi:

"Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu."

Ini marmut, bukan tikus pengerat

Well.. misalnya ada satu kampung menerima politik uang dari timses, apa trus orang sekampung itu harus diancam penjara? Tua-muda, laki-perempuan.. dari seluruh RT, semuanya dipidana 3 tahun? 

Atau hanya tokoh-tokohnya aja? Semacam sesepuh atau perangkat desa yang secara simbolis menerima uang haram itu (yang harus bertanggung jawab)? 

Soalnya, di dalam satu kampung pasti ada sebagian orang yang menolak (bahkan antipati) sama politik uang itu. 

Masak iya suruh ikut tanggung jawab juga?

Ini contoh aja :

Jadi, misal ada timses ngasih dana bantuan (baca : uang haram), dan ternyata memang benar-benar cair sebelum masa pemilihan. Dan uang haram ini diberikan atas nama kampung (bukan personal). Artinya dana akan dialokasikan untuk kepentingan kampung. 

Apa semua (warga kampung) ikut tanggung jawab?

"Sekali lagi, ini di kampung, kalau ada warga nggak ikut andil, banyak hukuman sosial yang bakalan dihadapi"

Taruhlah memang sebagian besar orang menerima dengan bahagia, sedangkan sebagian kecil warga antipati. Sayangnya warga minoritas ini tak kuasa melawan mayoritas orang-orang mata duitan itu, sehingga (mau nggak mau) melakukan pembiaran. 

Cuma bisa membatin "nggak ikut-ikut deh, ya Allah saya berlepas diri dari uang haram itu.

Tapi memang (walau udah jijik duluan), namun pasti ada sebagian lagi TERPAKSA ikut mengelola dana haram itu.


Ini gimana urusannya?

Definisi Politik uang

Politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum.  (Wikipedia)

Politik uang biasanya dilakukan simpatisan, kader, tim sukses atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. 

Praktik politik uang bertujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai (atau calon peserta pemilu) yang bersangkutan.

Kek contoh kasus di atas :

Pada masa kampanye, ada tim sukses mendatangi suatu kampung. Bisa secara diam-diam, bahkan terang-terangan. Mereka menemui tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap vocal, diharapkan tokoh-tokoh ini bisa menggiring warganya.

Tim sukses menjanjikan donasi untuk kepentingan kampung. Kali ini bukan hanya donasi kaos partai ataupun kaos tim sepak bola, tapi donasi berupa sejumah uang yang nominalnya luar biasa (untuk ukuran kampung). 

Syaratnya cuma satu.. kampung ini memenangkan calon tertentu dari timses tersebut.

Bahkan tim sukses ini mengabarkan.. seandainya calon mereka kalah (dalam pemilihan) pun, donasi nggak bakal ditarik.

"Wah.. nothing to lose" alias bener-bener nggak ada ruginya, begitu gumam para tokoh masyarakat.

Lalu diadakan rapat dadakan, pertemuan warga. Tokoh masyarakat menyampaikan kepada warga bahwa ada timses pemilu akan memberikan bantuan dana, dst, dst dengan syarat seperti di atas.

Memang tidak semua warga hadir, mau ditaruh dimana, ya kan?

Belum lagi, pasti ada warga yang sibuk, berhalangan, atau bahkan malas datang ke pertemuan itu.

Lingkaran setan

Hampir berlaku di semua organisasi.. orang yang tidak hadir dalam rapat, maka artinya sepakat, atau menyetujui apapun hasil rapat. Ini lingkaran setan.

Begitupun contoh kasus ini, tokoh masyarakat yang memang dikaruniai kemampuan persuasif yang tinggi (baca : manipulatif), mereka berhasil mengajak warga untuk menyetujui penawaran timses. Menerima dana haram dari timses untuk kepentingan kampung (baca : kepentingan partai).

Seluruh peserta rapat akhirnya tersihir, mengamini saran tokoh masyarakat.  Sedangkan warga yang tidak hadir, wajib menyetujui keputusan laknat itu.


To be continue..

0 comments:

Post a Comment

ADMANDA. Powered by Blogger.

Channelku

Artikel Acak

Lagi Trending