Monday, December 10, 2018

Perda Ongkos Parkir Pinggir Jalan di Wonosobo

with 0 Comment
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8 ayat 1 :

Struktur dan besarnya tarif Retribusi untuk kendaraan ber motor ditetapkan sebagai berikut :
  • Kendaraan roda 2 (dua) sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah)/3 (tiga) jam;
  • Kendaraan roda 4 (empat) sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) /3 (tiga) jam;
  • Kendaraan roda 6 (enam) sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah)/3 ( tiga) jam;
  • Kendaraan beroda lebih dari 6 (enam) sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) /3 (tiga) jam.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 12 :
  1. Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
  2. Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
  3. Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan.

BAB XIV KEBERATAN Pasal 16 ayat 1 :

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat
yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

--------------------------------------

Personal Opinion :

Biar gampang dicerna, ongkos parkir motor 500, mobil 1000. Kalau udah bayar, maka berhak menerima bukti pembayaran. Kalau ada pelanggaran bisa lapor ke bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Kenyataan di lapangan.. ya gitu dueh. Kalaupun nggak terima trus mau lapor atau bikin pengaduan, then how?? Apa ujug-ujug datang ke pendopo kabupaten, ya kalau nggak diusir. Haha..

SKIP

That's why saya benci politik. Saya yakin Bupati maupun pihak terkait tau (dengan sadar) kalau kejadian di lapangan (soal retribusi dan parkir) memang nggak sesuai perda. Nyatanya seolah tutup mata, melakukan pembiaran, entah ada upaya atau enggak, yang jelas.. sejak dulu nggak ada perubahan.

"Eh ada perubahan deng, semakin kesini semakin mahal. Apalagi pas weekend, wuih.. mantap biaya parkirnya.."

Padahal di pasal-pasal berikutnya juga ditulis dengan detail jika terjadi pelanggaran. Ada hukuman/sanksi dan konsekuensinya. Namun nyatanya.. yo ngono kui.. perda hanya sekedar perda.

Bahkan ane yakin, di kota lain juga ada kejadian serupa. Alias nggak hanya di Wonosobo yang begini.

FUN FACTS :

Di Indonesia, lulusan SMP bisa menjadi Bupati, Anggota Dewan, bahkan Menteri (melalui jalur politik). Giliran untuk menajdi PNS, hahaha syaratnya panjang dan ketat. Eh ada yang lebih parah, bahkan mantan narapidana juga bebas berpolitik. Yowes nggak heran banyak korupsi di Indonesia.



FUN FACTS LAGI (Nggak tau udah direvisi apa belum) :

Walau masa jabatan udah berakhir, mereka tetap mendapat uang pensiun, sampai mati. Ok jadi masuk akal, pantes Indonesia menjadi raja hutang, semakin miskin setiap tahunnya. Masa jabatan hanya beberapa tahun (4 atau 5 tahun sik), tapi menjadi beban APBN sampai puluhan tahun berikutnya.

Nggak heran banyak anak muda nyaleg. Iya kalau mereka ahli politik. Lah kerjaannya tiap hari nge-game, mau nyaleg. Lumayan kan dapat pensiun di hari tua. Bagi sebagian orang memang menggiurkan.

0 comments:

Post a Comment

ADMANDA. Powered by Blogger.

Connect With Me

Artikel Acak

Lagi Trending

Arsip Blog